Nasional

Yusril Bantah Bahas Pengganti Gibran, Pertemuan dengan Menhan Fokus Revisi UU Pertahanan

Menhan Sjafrie Samsoeddin bertemu dengan Menko Hukum, HAM dan Imipas Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, (20/11/2026)
Menhan Sjafrie Samsoeddin bertemu dengan Menko Hukum, HAM dan Imipas Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, (20/11/2026)

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (20/11/2026), sama sekali tidak membahas calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Yusril merespons spekulasi tersebut dengan tegas. Ia menyatakan tidak pernah menanyakan soal itu, dan Menhan juga tidak mengeluarkan pernyataan apa pun terkait isu politik tersebut. Menurutnya, Sjafrie dikenal sebagai tokoh yang sangat disiplin dan tidak akan membahas hal di luar ruang lingkup tugas serta kewenangannya.

“Haha, enggaklah. Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya,” kata Yusril.

Yusril juga membantah adanya pembahasan soal penyadapan dan makar dalam pertemuan itu. Ia menjelaskan bahwa Menhan memahami betul urusan tersebut berada di ranah kepolisian sebagai lembaga penegak hukum. Keterlibatan Menko Kumham Imipas dalam isu tersebut terbatas pada aspek penerapan dan penafsiran hukum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Isi pertemuan justru berfokus pada rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sjafrie mengundang Yusril untuk membicarakan persiapan revisi yang sedang digarap bersama Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI. Rencana pengajuan Rancangan Undang-Undang tersebut ditargetkan pada awal 2027.

Yusril mengungkap bahwa Menhan meminta bantuannya agar proses penyiapan dan pembahasan RUU bisa dipercepat. Alasan undangan itu, kata Yusril, karena UU Nomor 3 Tahun 2002 diajukan saat dirinya menjabat Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.

“Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati,” ujar Yusril.

Yusril menyatakan senang bisa terlibat dalam proses penyiapan RUU. Ia menekankan bahwa urusan teknis dan pembahasan di DPR tetap menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai kewenangan masing-masing.

Menurut Yusril, revisi diperlukan karena undang-undang tersebut sudah berusia seperempat abad. Regulasi lama itu perlu disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di bidang pertahanan dan keamanan. Perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, ancaman perang siber, serta kecerdasan buatan menjadi sejumlah faktor yang mendorong perlunya pembaruan.

“Secara umum beliau mengatakan UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah,” jelas Yusril.