Daerah

KSPI Tolak UMP Jakarta 2027 Rp 6,136 Juta, Said Iqbal Desak Revisi ke Rp 6,21 Juta

Gubernur Jakarta Pramono Anung
Gubernur Jakarta Pramono Anung

Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.000. Ia menilai angka itu belum memadai untuk memperbaiki daya beli pekerja di tengah tingginya kebutuhan hidup di ibu kota.

Said Iqbal menyampaikan penolakan itu dalam keterangan resmi pada Jumat, 19 November 2026. Menurutnya, nilai UMP Jakarta 2027 yang ditetapkan pemerintah daerah jauh di bawah usulan unsur buruh di Dewan Pengupahan yang mencapai Rp 6.210.000.

“KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.000,” kata Said. Ia langsung mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk merevisi keputusan tersebut menjadi Rp 6.210.000 sesuai usulan unsur buruh.

Perbedaan angka itu mencapai Rp 74.000 per bulan. Bagi Said, penetapan upah seharusnya tidak berhenti pada angka kompromi antara pihak. Ia menekankan bahwa besaran upah harus dihitung dari kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Upah adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan daya beli,” ujarnya. Dalam pandangannya, UMP yang ditetapkan belum mencapai kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta. Kondisi ini, kata Said, berpotensi membuat UMP DKI Jakarta kembali berada di bawah upah minimum Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang.

Said meminta pemerintah daerah menempatkan pemenuhan kebutuhan hidup dan pemulihan daya beli sebagai pertimbangan utama saat menetapkan kenaikan upah. Ia menilai penetapan yang hanya mengutamakan angka tengah berisiko memperlemah posisi pekerja di wilayah dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia.

Menyikapi keputusan itu, KSPI DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah. Langkah pertama adalah penyampaian keberatan resmi kepada gubernur. Jika keberatan tidak dipenuhi, organisasi itu akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

“Diawali penyampaian keberatan kepada gubernur dan dilanjutkan dengan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Said.

Selain jalur hukum, KSPI juga akan menggelar kampanye publik dan aksi lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta. Gerakan ini ditujukan untuk memperkuat tekanan agar revisi UMP Jakarta 2027 segera dilakukan.

Said menekankan bahwa penolakan ini bukan sekadar soal selisih angka. Bagi organisasi yang dipimpinnya, penetapan UMP yang terlalu rendah akan mempersulit pekerja mempertahankan daya beli di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, transportasi, dan sewa hunian di Jakarta.

KSPI DKI Jakarta berharap Gubernur Pramono Anung mempertimbangkan ulang usulan unsur buruh sebelum keputusan final diberlakukan. Mereka menilai revisi ke Rp 6.210.000 merupakan langkah yang lebih masuk akal untuk menjaga kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar.

Organisasi itu menyatakan siap menempuh seluruh mekanisme formal yang tersedia, mulai dari keberatan administratif hingga gugatan di pengadilan, sambil terus menggalang dukungan publik melalui kampanye dan aksi di Balai Kota.