Daerah

Dedi Mulyadi Upayakan Pemulangan Warga Cimahi Diduga Jadi Tentara Rusia

Dedi Mulyadi upayakan pemulangan warga Cimahi diduga direkrut menjadi Tentara Rusia
Dedi Mulyadi upayakan pemulangan warga Cimahi diduga direkrut menjadi Tentara Rusia

Bandung Barat - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan mengupayakan pemulangan warga asal Cimahi berinisial FS (29) yang diduga direkrut menjadi tentara Rusia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan kedutaan besar untuk menelusuri keberadaan warga tersebut.

Dedi menyampaikan langkah awalnya adalah berkomunikasi dengan keluarga FS. Informasi dari pihak keluarga dinilai penting untuk memahami lebih jauh kondisi yang dialami warga itu.

“Nanti kita coba bertemu dengan keluarganya untuk berkoordinasi, nanti kita melalui Kemenlu dan Kedubes,” kata Dedi usai kunjungan ke Pabrik PT Kwanduk Worldwide di Jalan Raya Cipeundeuy, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11).

Kasus warga yang awalnya direkrut untuk bekerja di luar negeri, kemudian mengalami perubahan pekerjaan secara tiba-tiba, bukan fenomena baru bagi Pemprov Jabar. Dedi menyebutkan pihaknya sudah beberapa kali menangani perkara serupa. Bahkan, pemerintah provinsi pernah membantu memulangkan puluhan warga Indonesia yang menghadapi masalah di luar negeri.

“Selama ini kan kita banyak menangani yang tadinya mau bekerja apa, tiba-tiba di luar negerinya berubah, kemudian hilang kontak dan kita menelusuri,” ujarnya.

Sejumlah warga yang pernah dibantu pemulangannya, menurut Dedi, berasal dari Libya dan Arab Saudi. Terkait kasus FS, ia menekankan persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena status yang bersangkutan masih sebagai warga negara Indonesia.

Fenomena rekrutmen semacam ini, kata Dedi, tidak hanya terjadi di Jawa Barat dan tidak terbatas pada satu kasus. Intinya kembali pada aturan negara, apakah seseorang diperbolehkan menjadi tentara di negara lain atau tidak.

“Ketika menjadi warga negara tersebut, kan enggak ada problem. Tetapi ketika statusnya adalah warga negara Indonesia, menurut saya kan tidak boleh,” lanjut dia.

Pemprov Jabar akan berupaya membantu pemulangan FS. Namun, Dedi menegaskan upaya itu juga bergantung pada keinginan warga yang bersangkutan untuk kembali ke Indonesia. Keluarga biasanya diliputi kekhawatiran, tetapi orang yang akan dipulangkan harus bersedia.

Di luar upaya pemulangan, Dedi menyoroti pengawasan keimigrasian terhadap warga Indonesia yang hendak bekerja atau bepergian ke luar negeri. Ia menilai persyaratan penerbitan paspor dan visa perlu diperketat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki tujuan perjalanan yang jelas.

“Keimigrasian harus memberikan persyaratan yang ketat untuk tidak mengeluarkan paspor dan visa ketika orang bepergian ke luar negeri tanpa memiliki tujuan yang pasti,” kata Dedi.

Kritik serupa sudah sering ia sampaikan, termasuk saat muncul kasus pengantin pesanan di Sukabumi. Dedi mempertanyakan bagaimana warga bisa dengan mudah berangkat ke luar negeri dalam kondisi yang berpotensi menimbulkan persoalan.

Meski demikian, ia mengakui kewenangan pengetatan pengawasan keimigrasian berada di instansi terkait, bukan pemerintah provinsi. Pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab membantu warga yang mengalami masalah di luar negeri, termasuk mereka yang berangkat secara ilegal.

“Yang menjadi tanggung jawab setiap personal ketika melaksanakan tindakan sesuai dengan tujuannya. Tetapi kan ketika menjadi masalah, yang TKI ilegal juga tetap aja kita harus balik dan membiayai,” ucapnya.

Dedi mengibaratkan sikap pemerintah dalam membantu warga bermasalah di luar negeri seperti orang tua yang tetap membantu anaknya meskipun telah melakukan kesalahan.

“Ya sudah lah, namanya orang tua, anaknya berbuat salah walaupun dilarang enggak boleh, ketika bermasalah pasti dibantu,” pungkasnya.