Penutupan lebih dari 19 ribu kanal YouTube berbahasa Indonesia oleh Google dalam Influence Operations Bulletin kuartal III 2026 dinilai tidak semata-mata persoalan politik.
Chairman Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menekankan bahwa tindakan tersebut harus dibaca dari sisi keamanan informasi dan tata kelola ruang digital. Menurutnya, inti persoalan bukan pada isi ideologis atau keberpihakan politik konten, melainkan pada pola perilaku dan metode manipulasi yang merusak ekosistem platform.
Ardi menyoroti indikasi Coordinated Inauthentic Behavior (CIB) atau perilaku tidak autentik yang terkoordinasi. Praktik ini merujuk pada aktivitas sejumlah akun yang bekerja secara terorganisasi untuk memengaruhi percakapan dan persepsi publik di ruang digital.
“Penindakan platform tidak dipicu oleh substansi ideologis maupun keberpihakan politik dari pesan yang disampaikan, melainkan oleh modus operandi dan perilaku manipulasi teknis yang mencederai integritas jaringan,” kata Ardi dalam keterangan yang diterima Jumat (20/11/2026).
Pola yang biasa muncul dalam operasi semacam ini mencakup otomasi aktivitas dalam skala besar, penggunaan identitas palsu yang menyamar sebagai media independen atau warga biasa, serta jadwal unggahan yang disinkronkan melalui kendali terpusat. Selain itu, terdapat indikasi orkestrasi perundungan digital atau coordinated harassment yang diarahkan untuk menekan pandangan kritis.
Praktik tersebut, menurut Ardi, dapat merusak integritas algoritma platform karena menciptakan aktivitas dan interaksi yang tidak mencerminkan perilaku pengguna organik. Ketika ruang digital dibanjiri opini anorganik berskala industri, hak publik untuk memperoleh pertukaran gagasan yang sehat terancam.
Ardi mengingatkan bahwa media sosial bukan ruang publik tanpa batas. Setiap platform memiliki Community Guidelines atau Pedoman Komunitas yang mengikat penggunanya. Dengan membuat akun dan menggunakan layanan, pengguna pada dasarnya menyetujui ketentuan yang berlaku. Kebebasan berekspresi tidak serta-merta membebaskan seseorang dari kewajiban mematuhi aturan platform.
Ia mengibaratkan aktivitas di platform digital asing seperti memasuki pekarangan milik orang lain. Pengguna tetap memiliki ruang untuk beraktivitas, tetapi wajib tunduk pada aturan rumah tangga yang ditetapkan pemilik platform.
“Secara yuridis dan teknis, beraktivitas di platform digital asing ibarat melangkah masuk ke dalam pekarangan rumah milik orang lain. Setiap tamu yang bertandang wajib tunduk pada aturan rumah tangga yang telah digariskan oleh sang pemilik properti,” jelasnya.
Keterbukaan Google dalam mengumumkan penindakan jaringan operasi pengaruh juga terkait dengan tuntutan transparansi sebagai perusahaan publik yang tercatat di bursa saham Amerika Serikat. Perusahaan memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan investor dan mengelola risiko operasional, termasuk penyalahgunaan platform untuk manipulasi informasi.
Ardi menegaskan bahwa penegakan aturan platform semestinya tidak dilihat berdasarkan kedekatan aktor dengan kekuasaan atau kelompok politik tertentu. Parameter yang digunakan harus berupa bukti pelanggaran dan pola manipulasi yang ditemukan melalui proses pemeriksaan platform.
Peristiwa ini, katanya, perlu menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang selama ini mengandalkan pasukan siber atau buzzer untuk memperbesar pengaruh di media sosial. Ketergantungan pada model amplifikasi artifisial melalui operasi pasukan siber komersial terbukti rapuh ketika berhadapan dengan perimeter keamanan platform global.
Membangun kepercayaan publik, menurut Ardi, tidak bisa dilakukan melalui manipulasi persepsi. Ruang digital membutuhkan identitas yang transparan, kepatuhan terhadap aturan, serta pertukaran informasi yang sehat. Penindakan terhadap ribuan kanal YouTube tersebut menjadi pengingat bahwa aktivitas digital tetap memiliki konsekuensi ketika melanggar tata kelola platform yang digunakan.