Nasional

MPR Bentuk Tim Verifikasi Cawapres, Lestari Moerdijat Koordinator dan Batas Usulan 25 November

Ketua MPR Ahmad Muzani memberikan keterangan kepada pers sebelum rapat gabungan MPR di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026). - dok Antara
Ketua MPR Ahmad Muzani memberikan keterangan kepada pers sebelum rapat gabungan MPR di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026). - dok Antara

Rapat Gabungan MPR RI menetapkan Lestari Moerdijat sebagai koordinator Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden. Politikus Partai Nasdem itu akan bekerja bersama Habiburokhman dari Gerindra yang ditunjuk sebagai ketua tim, sementara sekretaris diambil dari unsur DPD.

Keputusan itu diumumkan Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani setelah ragab berlangsung. “Tim verifikasi koordinatornya adalah Ibu Lestari Moerdijat dengan ketua tim Saudara Habiburokhman dan sekretarisnya dari DPD juga,” kata Muzani.

Figur yang akrab disapa Rerie ini menyatakan kesiapan tim segera bergerak begitu Presiden Prabowo Subianto menyerahkan dua nama kandidat. “Nanti begitu setelah nama diterima, Tim Verifikasi akan segera bekerja,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 16 November 2026.

Bersamaan dengan pembentukan tim verifikasi, ragab juga menunjuk Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto sebagai ketua Tim Ad Hoc yang mengurus proses pengisian jabatan wakil presiden. Susunan tim itu terdiri atas dua wakil ketua dan 36 anggota yang sudah ditetapkan dari fraksi-fraksi serta kelompok DPD.

“Rapat gabungan juga memutuskan bahwa tim ad hoc, panitia ad hoc akan diketuai oleh Mas Bambang Wuryanto dengan diisi oleh dua orang wakil ketua dengan keanggotaan 36 orang yang sudah kita tetapkan dari fraksi dan kelompok DPD,” jelas Muzani.

MPR memberi tenggat waktu yang tegas kepada Presiden. Batas akhir penyerahan dua nama calon wakil presiden ditetapkan 25 November 2026. “Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026,” ucap Muzani.

Rerie menegaskan bahwa persyaratan calon wakil presiden sudah diatur secara rinci dalam undang-undang, termasuk mekanisme jika terjadi penggantian. “Ini syarat-syarat sudah disiapkan, tetapi kalau meliputi peraturan perundangan, bahkan untuk penggantinya pun ada di dalamnya,” katanya.

Menurutnya, nama yang masuk akan langsung diserahkan ke MPR untuk kemudian diumumkan secara terbuka kepada publik. Transparansi proses menjadi salah satu penekanan yang disampaikan setelah ragab selesai.

Struktur dual-tim yang dibentuk MPR memperlihatkan pemisahan fungsi yang cukup jelas. Tim verifikasi di bawah koordinasi Lestari Moerdijat fokus pada pemeriksaan kelengkapan dan pemenuhan syarat administratif serta formal calon. Sementara Tim Ad Hoc yang diketuai Bambang Wuryanto menangani aspek prosedural pengisian jabatan secara keseluruhan, termasuk penyusunan mekanisme di tingkat majelis.

Penunjukan tokoh dari tiga fraksi berbeda—Nasdem, Gerindra, dan PDI-P—serta keterlibatan unsur DPD menunjukkan upaya menjaga keseimbangan representasi di dalam panitia. Jumlah anggota Tim Ad Hoc yang mencapai 36 orang juga memberi ruang partisipasi yang relatif luas dari berbagai kekuatan politik di MPR.

Dengan tenggat 25 November hanya berselang sembilan hari dari pengumuman ragab, proses verifikasi diperkirakan akan berjalan dalam tempo ketat. Rerie sudah menegaskan bahwa timnya siap bergerak segera setelah nama diterima, sehingga tidak ada jeda panjang antara penyerahan daftar calon dan pemeriksaan formal.

Regulasi yang menjadi acuan sudah tersedia di dalam undang-undang, termasuk ketentuan tentang pengganti jika salah satu nama tidak memenuhi syarat. Hal itu memberi kerangka yang relatif baku bagi Tim Verifikasi untuk bekerja tanpa harus menunggu penyusunan aturan baru.

Setelah verifikasi selesai, nama yang lolos akan diserahkan kembali ke MPR untuk diumumkan. Rerie menekankan bahwa pengumuman tersebut akan dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan proses pengisian jabatan wakil presiden.