Nasional

Habiburokhman Beberkan Peran Dasco dalam Pengesahan UU Perampasan Aset

Pemerintah diwakili WamenHum dan Wamensesneg menyerahkan pendapat pemerintah kepada Perwakilan DPR RI dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026)
Pemerintah diwakili WamenHum dan Wamensesneg menyerahkan pendapat pemerintah kepada Perwakilan DPR RI dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026)

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memaparkan secara rinci perjalanan pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya hingga disahkan dalam rapat paripurna DPR, Kamis (19/11/2026).

Dalam laporan sebagai Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman menegaskan bahwa proses pembentukan undang-undang ini tidak lepas dari arahan dan keterlibatan langsung Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam Sufmi Dasco Ahmad. Ia menyebut Dasco sebagai figur yang memulai sekaligus menuntaskan pembahasan tersebut.

“Saya baru periode ini jadi Ketua Komisi III, langsung Agustus 2025 kami pimpinan Komisi III dipanggil Pak Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam untuk segera gaspol pengesahan undang-undang ini, itu Agustus 2025,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Perintah tersebut menjadi titik awal. Komisi III kemudian menugaskan Badan Keahlian DPR menyusun draf awal rancangan undang-undang. Proses dilanjutkan dengan serangkaian rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang melibatkan berbagai pihak. Setelah beberapa kali RDPU, pada 6 Oktober 2026 rancangan tersebut disepakati sebagai usul inisiatif DPR.

Tahap berikutnya berlangsung lebih cepat. Pada 5 November 2026, panja resmi diluncurkan. Pengambilan keputusan tingkat pertama dilakukan di bawah pimpinan langsung Dasco. Habiburokhman menekankan urutan ini untuk menunjukkan bahwa pembahasan tidak berjalan sendiri, melainkan berada dalam kerangka koordinasi pimpinan DPR.

“Lalu RDPU, RDPU, RDPU 6 Oktober 2026 disepakati sebagai usul inisiatif DPR, 5 November 2026 kick off panja, ya, dan kemarin dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam, Pak Sufmi Dasco Ahmad, pengambilan keputusan tingkat pertama,” ucapnya.

Ia menutup pemaparannya dengan pernyataan ringkas yang menegaskan peran sentral Dasco. “Jadi Pak Dasco yang memulai, Pak Dasco yang menuntaskan,” ujar Habiburokhman, yang juga menjabat Waketum Partai Gerindra.

Rapat paripurna digelar di Gedung Nusantara I dengan agenda tunggal pengesahan RUU Perampasan Aset. Sidang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri para wakil ketua, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Setelah mendengar laporan Ketua Komisi III, Puan langsung meminta sikap forum.

“Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab forum paripurna secara serempak.

Kehadiran perwakilan pemerintah memperkuat karakter legislasi bersama. Yang hadir antara lain Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Dari sisi kronologi, jarak antara perintah awal pada Agustus 2025 hingga pengesahan pada November 2026 menunjukkan bahwa pembahasan berjalan dalam jangka waktu sekitar 15 bulan. Fase intensif terjadi pada Oktober–November 2026, ditandai dengan penetapan sebagai usul inisiatif, pembentukan panja, pengambilan keputusan tingkat pertama, dan pengesahan paripurna dalam rentang kurang dari satu setengah bulan.

Laporan Habiburokhman menempatkan UU Perampasan Aset sebagai produk legislasi yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan DPR bidang politik, hukum, dan keamanan. Penekanan berulang pada peran Dasco menjadi bagian dari catatan resmi yang disampaikan di hadapan seluruh anggota dewan sebelum naskah dinyatakan sah sebagai undang-undang.