Dari 580 anggota DPR RI periode 2024–2029, sebanyak 211 orang atau 36,38 persen tidak mencantumkan riwayat pendidikannya. Data yang dihimpun Badan Pusat Statistik dari Komisi Pemilihan Umum itu juga mencatat 63 anggota dewan hanya menamatkan SMA atau sederajat.
Angka-angka tersebut menjadi sorotan di media sosial seiring perbincangan publik mengenai kualitas dan transparansi wakil rakyat. Perbincangan itu menguat setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden yang turut dikaitkan dengan polemik keabsahan ijazah.
Warganet tidak hanya mempertanyakan sejumlah anggota yang berpendidikan terakhir SMA. Mereka juga menyoroti ketiadaan data pendidikan pada lebih dari sepertiga anggota dewan. Banyak di antara mereka sama sekali tidak mengisi kolom riwayat pendidikan saat mendaftar ke KPU.
Berikut sebaran lengkap latar belakang pendidikan 580 anggota DPR RI berdasarkan data tersebut:
- Tidak menyebutkan riwayat pendidikan: 211 orang (36,38 persen)
- Sarjana (S1): 155 orang (26,72 persen)
- Magister (S2): 119 orang (20,52 persen)
- SMA/sederajat: 63 orang (10,85 persen)
- Doktor (S3): 29 orang (5 persen)
- Diploma III (D3): 3 orang (0,52 persen)
Kelompok yang tidak membuka data pendidikan menjadi yang terbesar. Proporsi ini lebih tinggi dibandingkan gabungan lulusan S1 dan S2. Sementara itu, jumlah anggota dengan pendidikan terakhir SMA mencapai 10,85 persen dari total kursi.
Beberapa nama yang tercatat sebagai lulusan SMA atau program kesetaraan Paket C berdasarkan data KPU dan situs DPR RI antara lain Iyeth Bustami (Paket C), Asep Romy Romaya (SMA Bhakti Kalsum), Samsul Bahri Tiyong (PKBM Al Ikhlas), H. Arisal Aziz (SMA Setia Dharma Pekanbaru), dan Eko Kurnia Ningsih (SPG Bengkulu).
Nama lain yang muncul di daftar tersebut meliputi Melly Goeslaw (SMA BPI 1 Bandung), Rachel Maryam Sayidina (SMA Negeri 19 Bandung), Marlyn Maisarah (SMA Sumbangsih), H. Obon Tabroni (SMA Negeri 3 Karawang), serta Mulan Jameela yang tercatat masuk parlemen dengan ijazah SMA sebelum memperoleh gelar sarjana.
Daftar yang sama juga memuat Hj. Ida Nurlaela Wiradinata (SMAN 2 Cimahi), Isfhan Taufik Munggaran (SMAN 1 Cianjur), Ranny Fahd A. Rafiq (PKBM Tanda Genap), Rajiv (SMA Paskalis), H. Fathi (SMA Negeri 1), Jamal Mirdad (Paket C PKBM Santika), dan Adik Sasongko (Paket C SMA Sinar Mentari).
Samuel J.D. Wattimena (SMAN 9 Jakarta), Nafa Urbach (SMU PGRI 6), Muhammad Hatta (SMU Harapan Kartasura), Ahmad Dhani Prasetyo (SMAN 2 Surabaya), H. Syaiful Nuri (SMA YP Trisila), Martin Daniel Tumbelaka (SMU Negeri 1 Manado), serta Rusda Mahmud (STM) ikut tercatat dalam kelompok pendidikan setingkat SMA.
Ketentuan pendidikan minimal SMA bagi calon anggota legislatif pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan diajukan oleh Nanda Yuniza Eviani dan Muhammad Rafli Nur Rahman. Mereka mempersoalkan Pasal 240 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan calon anggota DPR dan DPRD paling rendah menamatkan SMA, madrasah aliyah, SMK, atau pendidikan sederajat.
Para pemohon berpendapat bahwa persyaratan tersebut belum tentu menjamin kapasitas intelektual dan kemampuan analisis anggota legislatif. Mereka menyoroti kemungkinan pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kualitas produk legislasi dan keputusan politik yang dihasilkan.
“Para Pemohon merasakan keresahan mendalam akibat maraknya produk legislasi DPR/DPRD yang bermasalah dan berulang kali dibatalkan oleh MK,” demikian dikutip dari situs Mahkamah Konstitusi.