Angka kemiskinan Tasikmalaya menembus satu digit, namun warga perbatasan bicara soal jembatan lapuk, proyek air retak, dan jalan gelap. Apa yang luput dari statistik?
Lintassuara.id 16/10/2026 - Menyeberangi sungai di Kampung Ciangir, Kelurahan Tamansari, berarti menjajal jembatan lapuk. Warga tak punya pilihan lain. Dari tepi sungai itulah klaim keberhasilan Kota Tasikmalaya menekan kemiskinan terdengar sumbang bagi sebagian penduduk.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di kota ini kini 9,34 persen, sehingga untuk pertama kalinya masuk satu digit. Pemerintah Kota Tasikmalaya menyebarkan angka itu sebagai capaian. Respons dari akar rumput datang tak lama kemudian. Agus Sofyan, pemuda dan aktivis lingkungan di Tamansari, menyebut angka di atas kertas tersebut tak cocok dengan penderitaan yang dilihatnya sehari-hari.
Bagi Agus, statistik jadi hampa ketika kebutuhan dasar warga terabaikan. Di Ciangir, limbah cair dari TPA Ciangir masih mencemari air. Lalu ada proyek air bersih (Airpum) yang menelan lebih dari Rp100 juta dan dijanjikan mengairi 20 hektar sawah. Menurut laporan warga, bangunannya telanjur retak sebelum setetes air pun sampai ke lahan petani.
“Bagaimana mungkin kesejahteraan disebut meningkat, jika untuk sekadar menyeberang sungai warga harus bertaruh nyawa di jembatan lapuk, dan proyek airpum untuk sawah petani sudah retak sebelum mengalir?” ungkap Agus.
Ia melihat Tamansari dan Setiawargi sebagai contoh kemiskinan struktural, jenis kesulitan yang lolos dari jangkauan survei BPS. Urusannya tidak berhenti pada cukup atau tidaknya beras di dapur. Warga menghadapi akses yang dipersulit, infrastruktur yang dibiarkan mangkrak, dan negara yang jarang terlihat di wilayah perbatasan.
Daftar keluhan warga pun memanjang: ruas jalan di Setiawargi dan Tamansari rusak parah, lampu jalan nyaris tak ada, dan banyak rumah masih tergolong tidak layak huni (RTLH). Ada ironi di sana. Setiap Musrenbang dan setiap laporan tahunan, Tamansari disebut sebagai lumbung pangan Kota Tasikmalaya, tetapi perhatian pada infrastrukturnya tak sebanding dengan sebutan itu.
“Katanya angka miskin turun. Turun di mana? Di sini kami masih pakai jembatan peninggalan aki-aki yang bikin pakai uang sendiri di Kampung Pelung, Kelurahan Tamansari. Jalan rusak parah dan gelap gulita tanpa penerangan,” tegasnya.
Agus tak ingin penurunan kemiskinan berakhir sebagai slogan politik atau angka manis yang dipajang di baliho. Pemerintah, katanya, perlu menyusun kebijakan yang selaras dengan keadaan di lapangan. Yang paling mendesak adalah hak-hak dasar warga perbatasan, yang selama ini merasa diperlakukan seperti anak tiri di antara bagian lain Kota Tasikmalaya.
