Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Aturan baru itu memuat sejumlah perubahan terkait mekanisme sidang etik, termasuk menjelang sidang terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir mengonfirmasi penerbitan perpol tersebut, Rabu, 18 November 2026. “Benar (ada perpol baru),” ujar Irjen Pol Jhony saat dimintai konfirmasi.
Salah satu perubahan signifikan terdapat pada definisi banding. Ketentuan angka 6 Pasal 1 sebelumnya membuka ruang bagi istri/suami, anak, atau orang tua pelanggar untuk mengajukan banding. Aturan baru membatasi upaya banding hanya kepada pelanggar yang keberatan atas putusan Sidang KKEP. Permohonan tetap diajukan kepada KKEP banding melalui Sekretariat KKEP.
Perubahan lain muncul di Pasal 15 dengan penambahan ayat 4a. Berdasarkan laporan hasil Audit Investigasi, kini wajib dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, fungsi sumber daya manusia, fungsi hukum, serta fungsi profesi dan pengamanan.
Pada Pasal 19 ayat 5, batas waktu penyampaian surat panggilan dan surat permohonan kesediaan diubah dari paling lambat tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender sebelum pelaksanaan pemeriksaan.
Ketentuan mengenai keanggotaan KKEP juga mengalami penyesuaian. Pasal 42 ayat 3 sebelumnya mensyaratkan anggota KKEP berpangkat sama atau lebih tinggi dari terduga pelanggar. Aturan baru memperlonggar ketentuan tersebut. Keanggotaan KKEP kini dapat terdiri dari personel yang berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.
Ketentuan serupa diterapkan pada KKEP Banding. Pasal 74 ayat 3 yang semula mensyaratkan pangkat sama atau lebih tinggi kini mengikuti pola yang sama: setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat pelanggar.
Pasal 59 ayat 2 mengatur kehadiran dalam sidang. Aturan lama mewajibkan terduga pelanggar hadir secara langsung. Versi baru memperbolehkan kehadiran secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.
Durasi penempatan di Tempat Khusus juga dipersingkat. Pasal 98 ayat 4 sebelumnya membatasi penempatan paling lama 30 hari kerja. Aturan baru menetapkannya menjadi paling lama 20 hari kalender sejak penempatan, dengan tetap mempertimbangkan pertimbangan Akreditor.
Perubahan terakhir tercantum pada Pasal 111 ayat 2 huruf c terkait syarat kesempatan mengajukan pengunduran diri. Rumusan lama menyebutkan “tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Versi baru diubah menjadi “tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.”
Seluruh perubahan tersebut tertuang dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.