Pemerintah menetapkan batas waktu penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga membuka rentang indeks tertentu dalam formula perhitungan kenaikan upah menjadi 0,5 hingga 1 sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026.
Jadwal itu disampaikan Yassierli dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri, Senin, 16 November 2026. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah menggelar rapat koordinasi teknis dengan seluruh kepala dinas dan Dewan Pengupahan Daerah pada 13 November 2026.
Pada hari yang sama dengan pernyataan tersebut, Kemnaker menerbitkan surat edaran kepada para gubernur yang memuat pertimbangan penetapan upah minimum secara terperinci.
Menurut Yassierli, batas penetapan UMP mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, yakni 21 November 2026. Lima hari setelah UMP ditetapkan, paling lambat 26 November 2026, gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP).
Di tingkat kabupaten/kota, batas penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) jatuh pada 25 November 2026. Adapun upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) harus ditetapkan paling lambat 30 November 2026.
Dasar hukum penetapan itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Sementara penetapan UMK dan UMSK dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah.
Pasal 139 undang-undang tersebut mengatur bahwa penetapan upah minimum mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formula perhitungan memasukkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu.
Yassierli menjelaskan perubahan rentang indeks tertentu. Dalam PP Nomor 49 Tahun 2025, indeks berada pada kisaran 0,5–0,9. UU Nomor 27 Tahun 2026 memperluas batas atas menjadi 1 sehingga rentang yang berlaku adalah 0,5 hingga 1.
“Indeks tertentu di PP 49/2025 itu dengan range 0,5-0,9. Di UU 27/2026 indeksnya 0,5 sampai paling tinggi 1. Inilah yang akan kita pakai, kalau Bapak Ibu nanti berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah masing-masing menggunakan formula 0,5-1 indeks tertentu,” kata Yassierli.
Selain formula, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan estimasi kebutuhan hidup layak 2026 yang telah disusun Kemnaker. Estimasi itu dihitung berdasarkan data konsumsi rumah tangga. Survei harga komoditas untuk perhitungan KHL yang baru baru dapat digunakan sebagai dasar penetapan upah minimum 2028.
Yassierli menekankan bahwa data tersebut bersifat pertimbangan. Dewan Pengupahan Daerah diharapkan mengkaji ulang sesuai kondisi masing-masing wilayah sebelum memberikan masukan kepada gubernur.
Di sisi lain, kalangan buruh mendorong kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 persen hingga 9,5 persen. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyatakan besaran kenaikan perlu dibahas di Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
“Kami berharap Mendagri dan Menaker jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, mengintervensi pakai indeks tertentu 0,7, pembahasan harus masuk Dewan Pengupahan,” ujar Iqbal dalam konferensi pers daring pada Senin, 16 November 2026.
Iqbal berharap pemerintah tidak lagi menggunakan indeks 0,7 dan mempertimbangkan angka 0,9. Ia menyebut usulan kenaikan disusun berdasarkan kombinasi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu, dengan rata-rata nasional 7,7 persen dan batas atas 9,5 persen untuk daerah berpertumbuhan ekonomi tinggi.
Said Iqbal memperkirakan penetapan UMP, UMSP, UMK, dan UMSK berpotensi mundur dari jadwal, meskipun tidak akan terlalu jauh dari awal Desember 2026.