Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Lasarus meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sekadau, Kalimantan Barat, menyiapkan pasokan pangan Sekolah Rakyat dari produsen lokal sejak dini agar proyek pusat itu berdampak ekonomi bagi warga. Imbauan tersebut ia sampaikan lewat kunjungan kerja (kunker) Reses I pada Selasa, 20 Oktober 2026, di Aula Sekretariat PKK Sekadau. Rantai pasoknya perlu digarap bersama koperasi, TNI/Polri, dan petani setempat.
Bupati Sekadau Aron menerima Lasarus dan rombongan, bersama jajaran Balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pemkab memakai pertemuan itu untuk memaparkan kebutuhan infrastruktur prioritas dan mendengar arahan langsung soal cara mendorong anggaran dari pusat.
Apresiasi atas Pengawalan Anggaran
Aron membuka sambutan dengan ucapan terima kasih kepada Lasarus. Menurut dia, Komisi V ikut mengawal anggaran pusat yang sudah masuk ke Sekadau, terutama lewat program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Bagi Aron, kedatangan Lasarus dan jajaran Balai merupakan kebanggaan serta kehormatan besar. Pemkab Sekadau, kata dia, berada dalam tahap efisiensi anggaran sepanjang dua tahun terakhir. Karena itu, pengawalan pemerintah pusat dan Komisi V sangat dibutuhkan untuk menopang percepatan pembangunan infrastruktur daerah.
Lahan Sekolah Rakyat Siap
Salah satu bahasan utama adalah Sekolah Rakyat, program nasional yang alokasinya jatuh ke Sekadau. Pemkab telah menyiapkan lahan 29 hektare di kompleks Pemda. Dari luas itu, sekitar 10,4 hektare dipusatkan untuk pematangan lahan sekolah.
"Saat ini pematangan lahan sedang berjalan. Sekolah Rakyat ini diproyeksikan menampung hingga 500 siswa pada tahap awal yang direncanakan mulai menerima siswa baru pada Juni tahun depan. Kami akan menyusun kebijakan agar setiap desa di Sekadau memiliki kuota untuk mengirimkan putra-putri terbaiknya," kata Aron.
Lasarus memuji kecepatan Pemkab menyediakan lahan. Menurut dia, Sekadau masuk alokasi tambahan bersama Kabupaten Sanggau karena kesiapan lahan di dua daerah itu lebih cepat daripada daerah lain.
Dokumen Harus Lengkap
Lasarus menegaskan bahwa setiap usulan daerah, baik Inpres Jalan Daerah maupun Inpres Irigasi, harus mengikuti mekanisme tata kelola administrasi negara dan memenuhi kriteria kesiapan (readiness criteria). Pemkab juga diingatkan agar tertib mengunggah dokumen perencanaan ke aplikasi resmi pemerintah, yakni SiTIA (Sistem Informasi Pemrograman Jalan Daerah) untuk jalan dan SiPURI untuk irigasi.
"Tugas DPR adalah memperjuangkan skala prioritas dan kebutuhan rakyat di daerah. Namun, ruang DPR dan pemerintah itu berbeda. Soal readiness criteria dan teknis adalah sepenuhnya domain pemerintah. Jika dokumennya sudah lengkap dan diunggah di SiTIA atau SiPURI, serahkan datanya kepada kami untuk kita kawal bersama dalam penetapan skala prioritasnya," tegasnya.
Peluang Rantai Pasok Lokal
Lasarus menyebut Sekolah Rakyat kelak menampung ribuan orang, terdiri atas siswa, guru, pengasuh, dan tenaga pendukung. Kebutuhan logistik harian mereka besar. Ia pun meminta Pemkab segera menangkap peluang rantai pasok (supply chain) lokal sejak dini.
"Jangan sampai sekolahnya berdiri di Sekadau, tapi pasokan telur, ayam, sayur, dan berasnya justru didatangkan dari luar Sekadau. Pemerintah daerah bersama Koperasi, TNI/Polri, dan petani lokal harus menyiapkan rantai pasok pangan ini dari sekarang. Ini peluang emas agar proyek pusat memberi dampak ekonomi berlipat bagi masyarakat Sekadau," imbau Lasarus.
