Presiden Prabowo berencana mengganti nama lembaga pemberantas narkotika menjadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika, menyusul capaian signifikan Satgas PKH yang mengamankan Rp52 triliun.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana mengubah nama Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika. Pengumuman disampaikan saat acara penyerahan dana Rp13,2 triliun dari Satgas PKH, Senin (6/10).
Acara berlangsung di Kejaksaan Agung Jakarta.
"BNN, Badan Melawan Narkotika, yang kita nanti akan perbaiki namanya ya, Badan Nasional Penanggulangan Narkotika," ujar Prabowo. Ia tidak merinci alasan perubahan nama, tetapi menyoroti tantangan petugas di lapangan.
Beberapa petugas kepolisian gugur saat melakukan operasi di kampung narkoba, wilayah yang justru menyerang petugas yang masuk.
Prabowo mengapresiasi kerja BNN dalam memberantas puluhan jaringan narkoba dan kampung narkoba di seluruh Indonesia. Namun, menurutnya, tantangan pemberantasan narkotika tidak hanya dihadapi Indonesia—ancaman ini bersifat lintas negara.
Capaian Satgas PKH dan Dampak Ekonomi Narkoba
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut nilai ekonomi lahan hutan seluas 6,2 juta hektare yang diselamatkan Satgas PKH mencapai hampir Rp400 triliun. Ia mengaitkan angka itu dengan kerugian ekonomi akibat narkoba.
"6,2 juta ini hampir 400 triliun. Dengan 400 triliun kita bisa hilangkan kemiskinan," kata Prabowo. Ia menyebut pemerintah telah merenovasi sekitar 70.000 sekolah dengan anggaran Rp90 triliun dalam dua tahun terakhir.
Dengan dana Rp400 triliun, seluruh sekolah Indonesia bisa diperbaiki, ujar Presiden.
Satgas PKH yang dibentuk pada Januari 2025 telah mengembalikan Rp52 triliun ke kas negara melalui delapan kali penyerahan. Prabowo juga menyebutkan keberhasilan penertiban tambang timah ilegal di Pulau Bangka.
Penertiban itu mendongkrak keuntungan PT Timah hingga 900 persen dalam setahun.
Hingga berita ini ditulis, BNN belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana perubahan nama tersebut.
*
