Kabupaten Tangerang, 11 November 2025 – Setiap 10 November, bangsa ini selalu menggelorakan semangat Hari Pahlawan. Tapi tahun ini terasa berbeda. Di tengah penghormatan terhadap mereka yang berjuang demi kemerdekaan, muncul kabar yang sulit dicerna Soeharto diberi gelar pahlawan nasional.
Maka dari itu PMII Kabupaten Tangerang, menggelar diskusi dan menyatakan sikap tegas di sekretariat. Kabar itu bukan hanya janggal, tapi juga ironis. Karena bagaimana mungkin, seorang penguasa yang menekan demokrasi kini akan dimuliakan atas nama bangsa?
Kabar ini seperti “Nasi Padang Resmi Jadi Minuman Tradisional” Kaget, bingung, dan tidak masuk akal. Tapi beginilah Indonesia, logika sering disubsidi perasaan.
Mungkin sekarang gelar pahlawan berfungsi seperti sistem poin reward, semakin lama berkuasa makin banyak poin. Kalau bisa menekan oposisi, bonusnya dobel. Ironisnya, rakyat yang dulu melawan ketidakadilan kini dianggap pengacau, sementara yang menindas malah disanjung.
Seorang kader sempat bertanya, “kalau Soeharto jadi pahlawan, berarti dulu reformasi demo siapa?”
Pertanyaan itu menampar kesadaran kami. Selama 32 tahun, Soeharto membungkam suara rakyat, memburu mahasiswa, dan membredel media. Tapi kini, rezim yang pernah menindas justru diserahi medali kehormatan. Kalau ini bukan satire sejarah, entah apa namanya.
Mungkin sebentar lagi muncul penghargaan baru, “Pahlawan Kestabilan Emosi Bangsa”,
“Pelindung KKN Tradisional”, atau “Tokoh Inspiratif Pembangunan Ketakutan.”
Lucu memang, tapi getirnya terasa nyata.
Selain itu, ada juga yang berpendapat di zaman Soeharto enak, semua serba murah. Salah satu peserta lainnya langsung menjawab “Iya, murah, tapi rakyat nggak bisa beli. Satu desa nonton TV bareng, karena yang punya cuma dua orang”. Begitulah nostalgia sering membungkus luka menjadi kenangan manis.
Negeri ini tampaknya ahli dalam humor gelap, yang salah bisa kelihatan benar asal bicaranya lembut dan sambil senyum. Padahal, hingga kini korban Orde Baru masih berjuang menuntut keadilan. Ironisnya, generasi yang mengingat malah dianggap provokator.
PMII Kabupaten Tangerang menolak gelar pahlawan bagi Soeharto bukan karena dendam, tapi karena kami ingin menjaga akal sehat publik. Kalau orang yang membungkam disebut pahlawan, maka demokrasi hanya tinggal slogan.
Kami menolak bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk menjaga agar bangsa ini tidak kehilangan ingatan. Karena ketika pelaku diluhurkan dan korban dilupakan, sejarah berubah jadi lelucon berbahaya.
Jangan-jangan nanti buku sejarah menulis “Gerakan mahasiswa 1998 membantu Soeharto pensiun dengan penuh hormat.” Lucu? Iya. Sedih? Juga iya.
Namun, pemerintah telah memberikan gelar “Pahlawan Nasional” kepada Soeharto, berarti bangsa ini resmi jadi ahli bedah sejarah tingkat dewa bisa mengoperasi masa lalu tanpa anestesi moral.
Kami tidak ingin bangsa ini jatuh dalam rezim baru, rezim nostalgia, yang menipu rakyat dengan romantisme palsu tentang stabilitas semu. Daripada memberi Soeharto gelar pahlawan, lebih baik beri gelar yang lebih jujur:
“Tokoh yang Mengajarkan Kita Bahwa Kekuasaan Tanpa Batas Pasti Tamat.”
Penulis: Miftah Alfarizi
Ketua Cabang PC PMII Kabupaten Tangerang
(Kar)
