Lintassuara.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkenalkan sebagai solusi atas persoalan gizi dan stunting di Indonesia. Pemerintah menyebut program ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, sejak pelaksanaannya, MBG justru memunculkan banyak persoalan di lapangan. Anggaran membengkak, kasus keracunan terjadi di berbagai daerah, dan kualitas makanan dipertanyakan. Kondisi ini memunculkan satu pertanyaan penting, apakah MBG benar-benar dijalankan demi kepentingan rakyat, atau justru dipaksakan demi kepentingan politik?
Salah satu masalah utama MBG adalah pelaksanaannya yang terkesan terburu-buru. Program ini langsung dijalankan secara serentak di berbagai daerah tanpa kesiapan infrastruktur yang memadai. Banyak dapur layanan belum siap, sistem distribusi belum tertata, dan sumber daya manusia juga belum sepenuhnya kompeten. Dalam kebijakan publik, seharusnya program besar seperti ini diuji secara bertahap. Ketika tahapan tersebut diabaikan, kegagalan di lapangan menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.
Ketidaksiapan tersebut berdampak pada pembengkakan anggaran negara. Biaya operasional MBG terus meningkat, sementara efektivitas penggunaannya belum jelas. Di sisi lain, masih banyak kebutuhan mendesak masyarakat yang belum terpenuhi secara optimal, seperti layanan kesehatan dasar dan pendidikan yang merata. Jika anggaran besar dihabiskan untuk program yang pelaksanaannya tidak matang, maka wajar jika publik mempertanyakan skala prioritas pemerintah.
Kasus keracunan makanan yang terjadi dalam program MBG menjadi bukti nyata kegagalan implementasi. Program yang seharusnya meningkatkan kesehatan justru membahayakan penerimanya. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan standar keamanan pangan. Jika persoalan mendasar seperti keamanan makanan saja tidak bisa dijamin, maka sulit untuk percaya bahwa program ini benar-benar siap dijalankan dalam skala nasional.
Selain soal keamanan, kualitas makanan MBG juga menjadi sorotan. Banyak laporan menunjukkan bahwa makanan yang diberikan jauh dari prinsip gizi seimbang. Menu yang monoton dan minim nutrisi membuat istilah “bergizi” kehilangan maknanya. Fokus program terlihat lebih pada pembagian makanan secara massal, bukan pada pemenuhan kebutuhan gizi yang sesungguhnya. Padahal, tujuan utama program ini adalah meningkatkan kualitas kesehatan, bukan sekadar membagi makanan.
Permasalahan lain muncul dari sisi manajemen SPPG sebagai pelaksana di lapangan. Terdapat banyak laporan terkait keterlambatan pembayaran, kurangnya tenaga yang kompeten, serta buruknya koordinasi. Akibatnya, kualitas logistik dan pelayanan menjadi tidak optimal. Masalah maladministrasi ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan belum siap untuk mengelola program sebesar MBG.
Kritik semakin kuat ketika melihat kepemimpinan Badan Gizi Nasional yang tidak diisi oleh orang-orang dengan latar belakang keilmuan gizi. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa program MBG lebih sarat kepentingan politik dan pembagian jabatan daripada pertimbangan profesional. Ketika kebijakan publik tidak dikelola oleh orang yang kompeten di bidangnya, maka yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri.
Pada akhirnya, MBG seharusnya menjadi instrumen negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar proyek simbolik. Tanpa kesiapan infrastruktur, tata kelola yang baik, serta kepemimpinan berbasis kompetensi, program ini justru berisiko menimbulkan lebih banyak masalah daripada manfaat. Evaluasi menyeluruh dan perbaikan serius menjadi langkah yang tidak bisa ditunda, agar kebijakan publik benar-benar dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik semata.
Penulis : Nur’aini
Mahasiswa ilmu pemerintahan universitas Pamulang serang
