Iran menyatakan tak ada kapal boleh lewat tanpa lapor. Sayyari menunjuk harga bensin di Amerika Serikat sebagai tanda bahwa jalur energi dunia itu belum terbuka.
Lintassuara.id 16/10/2026 - Tak ada kapal yang boleh melenggang bebas di Selat Hormuz. Itu pesan Teheran. Wakil Kepala Angkatan Darat Iran Bidang Koordinasi, Laksamana Muda Habibollah Sayyari, menyebut jalur perairan strategis tersebut belum dibuka, dan siapa pun yang hendak melintas wajib berkoordinasi lebih dulu dengan pasukan Iran.
Keterangan itu disiarkan kantor berita IRNA, Jumat, 16 Oktober 2026. Sayyari mengucapkannya sehari sebelumnya, Kamis, ketika wartawan menemuinya di sela upacara penghormatan bagi para perawat militer. Pasukan Iran, katanya, memegang kendali dan pengawasan penuh di kawasan itu.
Ia lalu menguraikan siapa menjaga sisi mana. Di bagian barat selat, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) disebutnya berkekuatan besar. Angkatan Darat Iran menempati sisi timur dan terus merentang ke utara sampai Laut Oman. Aturan untuk kedua wilayah itu sama: kapal yang ingin lewat harus berhubungan dengan pasukan Iran.
Sayyari tak lupa menyelipkan peringatan. Kapal yang nekat berlayar tanpa koordinasi akan menanggung akibatnya, dan akibat itu, menurut dia, bakal diketahui publik lewat pemberitaan media.
Bukti bahwa selat masih tertutup, kata Sayyari, bisa dilihat sendiri. Ia menunjuk arus pengiriman minyak dunia serta naiknya harga bensin di Amerika Serikat. Andai jalur terbuka, menurut dia, minyak akan terus mengalir dan harga bensin di Amerika Serikat maupun negara lain tidak merangkak naik. Ia juga membaca langkah sejumlah negara yang berebut mengamankan pasokan bensin dan solar sebagai tanda lain yang menguatkan penilaiannya.
Seretnya pasokan energi itu dikaitkan dengan lalu lintas kapal yang tersendat di sana. Selat Hormuz membentang di antara Iran dan Oman, dan termasuk jalur energi internasional yang sangat penting.
Bagi pengiriman minyak serta pasokan energi dunia, perairan ini punya peran strategis. Pemerintah Iran sendiri telah menetapkan aturan pelayaran untuk wilayah tersebut, yang disebut sebagai bagian dari langkah pertahanan negara.
