Lintassuara.id – Program penanaman jagung yang digulirkan sebagai bagian dari dukungan terhadap ketahanan pangan nasional semestinya dijalankan secara serius, terencana, dan sesuai arahan pemerintah pusat. Namun, pelaksanaan penanaman jagung di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang justru menimbulkan tanda tanya besar.
Alih-alih mencerminkan komitmen terhadap program strategis nasional, kegiatan tersebut terkesan dilakukan sekadar menggugurkan kewajiban. Penanaman jagung tampak tidak melalui kajian lahan yang matang, minim perawatan, serta tidak disertai pendampingan teknis yang memadai. Kondisi ini memunculkan kesan bahwa kegiatan hanya bersifat seremonial demi dokumentasi dan laporan administratif.
Arahan pusat jelas menekankan bahwa program ketahanan pangan harus berdampak nyata bagi masyarakat dan berkelanjutan. Penanaman tidak boleh dilakukan asal tanam, apalagi jika hasilnya tidak bisa dipanen secara optimal. Jika jagung yang ditanam tidak tumbuh dengan baik atau bahkan terbengkalai, maka tujuan utama program ini jelas melenceng.
Polresta Tangerang sebagai institusi negara seharusnya menjadi contoh dalam menjalankan kebijakan pusat secara disiplin dan bertanggung jawab. Ketika pelaksanaan di lapangan justru menimbulkan kesan asal-asalan, publik wajar mempertanyakan keseriusan dan kepatuhan terhadap instruksi pimpinan nasional.
Program ketahanan pangan bukan sekadar kegiatan simbolik. Ia menyangkut kepentingan jangka panjang, kepercayaan publik, serta kredibilitas institusi. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar ke depan tidak ada lagi program pusat yang dijalankan tanpa perencanaan dan komitmen yang jelas di tingkat daerah.
Jika tidak segera dibenahi, kegiatan seperti ini hanya akan menjadi catatan kegagalan implementasi kebijakan dan yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga masyarakat sekitar.
Penulis : Gandi Sadewa
Aktivis Mahasiswa
