Banten, Lintassuara.id – Demokrasi hari ini kerap dipuja sebagai puncak dari sebuah peradaban politik modern. Namun ketika demokrasi itu sendiri menjauhi rakyat, pertanyaan mendasarnya bukan lagi soal teknis ketatanegaraan, akan tetapi soal keadilan dan keberpihakan. Di titik inilah wacana demokrasi tidak langsung yang kembali mencuat di Indonesia patut untuk dibaca kembali secara kritis.
Dalam perspektif teologi islam, demokrasi bukanlah sebuah doktri sakral. Ali syari’ati pernah mengingatkan kita semua bahwa setiap sistem yang termasuk demokrasi harus diuji dampaknya terhadap kaum tertindas. Baginya, akhirnya agama kehilangan makna ketika berhenti menjadi alat pembebasan dan justru akan berubah menjadi legitimasi status quo.
Demokrasi tidak langsung yang ramai di perbincangkan, dalam konteks relasi kuasa Indonesia hari ini, berisiko menjadi sebuah mekanisme pemindahan kedaulatan dari rakyat ke elite politik dan ekonomi. Yang akhirnya rakyat tidak lagi hadir sebagai subjek pengambil keputusan, tetapi direduksi menjadi angka legitimasi yang disalurkan melalui struktur perwakilan yang minim kontrol publik.
Oleh Abdul Rahman al-Kawakibi kondisi ini disebut sebagai istibdad. Yaitu kekuasaan sewenang-wenang yang mungkin sah secara hukum, tetapi rusak secara moral. Dalam karya monumentalnya Taba’i al-Istibdad, Abdul Rahman al-Kawakibi menegaskan bahwa tirani modern sering kali tidak tampil brutal, mereka halus, legal, dan prosedural. Justru karena itulah ia berbahaya. Rakyat awam akan kehilangan kemampuan untuk menyadari bahwa mereka secara tidak sadar sedang dirampas haknya.
Ada beberapa pihak yang mencoba membenarkan demokrasi tidak langsung dengan dali ‘Syura’. Tetapi argumen ini sangat problematik. Jika kita merujuk kepada Hassan Hanafi pernah menegaskan bahwa syura bukanlah sebuah mekanisme elitis. Syura sebuah prinsip partisipasi sosial yang meniscayakan keterlibatan luas umat. Syura yang dipraktikan tanpa partisipasi publik hanyalah sebuah simbol kosong.
Asghar Ali Engineer tokoh teologi pembebasan islam dari India juga pernah menyampaikan kritik yang serupa. Menurutnya, keadilan bukan sekedar nilai moral individual, tetapi harus diwujudkan didalam struktur sosial dan politik. Sistem politik yang memusatkan kekuasaan kepada elite dan mencoba menyingkirkan rakyat adalah bentuk ketidakadilan struktural.
Bahaya lain dari demokrasi tidak langsung ini adalah kedekatannya dengan oligarki modal. Ketika pengambilan keputusan cukup dikendalikan oleh segelintir elite, ruang intervensi pemodalsemakin terbuka. Di titik inilah demokrasi akan berubah menjadi sebuah pasar kekuasaan. Padahal, Al-Qur’an sudah lama mengingatkan agar kekuasaan dan kekayaan “tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja” (QS. Al-Hasyr: 7). Tentunya ayat ini bukan sekedar nasihat moral saja, akan tetapi sebuah kritik tajam terhadap sistem yang melanggengkan ketimpangan.
Dalam konteks Indonesia, Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur berulang kali mengingatkan bahwa demokrasi tanpa partisipasi rakyat hanya akan melahirkan otoritarianisme baru. Bagi Gus Dur, demokrasi sejati bukan sekedar prosedur pemilihan, hal itu menjadi sebuah keberanian untuk melibatkan rakyat dalam menentukan nasibnya sendiri.
Oleh sebab itu, dalam kerangka Islam pembebasan, demokrasi tidak langsung yang mempersempit partisipasi rakyat layak disebut haram secara etis-politik. Haram disini bukan dalam pengertian fiqh ritual, tetapi karena ia bertentangan dengan prinsip keadilan, merampas kedaulatan umat, dan melanggengkan ketimpangan struktural.
Melakukan perlawanan terhadap sistem seperti ini bukanlah sikap anti-negara atau anti-demokrasi. Justru sebaliknya, perlawanan terhadap sistem seperti itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dari kehancuran maknanya. Seperti yang sudah ditegaskan oleh Ali Syariati, tugas agama bukan menenangkan penindasan, tetapi membangun kesadaran.
Jika demokrasi hari ini takut kepada suara rakyat, maka yang harus dikoreksi bukan rakyatnya, tetapi demokrasinya. Sebab, demokrasi tanpa rakyat bukanlah sebuah demokrasi. Ia hanyalah istibdad yang pandai menyamar.
Penulis : Teguh Pati Adjidarma (Aktivis Banten)
