Lintassuara.id – Masyarakat Kabupaten Tangerang meresa resah oleh operasional truk tanah yang banyak merenggut korban jiwa. Kemudian muncul pertanyaan dimana keberadaan pemerintah sekarang dan untuk siapa mereka bekerja?
Banyak peristiwa kecelakaan truk bermuatan tanah di Kabupaten Tangerang yang disebabkan oleh kelalaian supir. Dibeberapa kasus kecelakaan, supir truk mengendarai secara kebut-kebutan dengan dalih “kejar target”. Selain itu, permasalah truk tanah yang overload mengakibatkan banyak jalan yang rusak dan berlubang. Terkadang puing-puing yang berasal dari truk bermuatan berlebih, berserakan di sepanjang jalan. Ditambah lagi masih banyaknya truk tanah yang beroperasi diluar jam operasional. Hal ini akan menimbulkan masalah lainnya seperti kemacetan, kecelakaan lalu lintas semakin tinggi dan rusaknya insfratruktur.
Di sinilah seharusnya pemerintah daerah dan provinsi hadir dengan sikap tegas dan kebijakan yang berpihak pada keselamatan rakyat, bukan tunduk pada kepentingan para pengusaha atau pemilik modal. Pengawasan terhadap aktivitas truk tanah tidak boleh sebatas seremonial atau reaktif setelah terjadi kecelakaan. Pemerintah mesti turun langsung ke lapangan, memastikan setiap truk yang beroperasi telah memenuhi standar keselamatan dan aturan jam operasional yang telah ditetapkan.
Penegakan hukum pun harus dijalankan tanpa pandang bulu. Jangan sampai aturan hanya menjadi hiasan di atas kertas, sementara di lapangan pelanggaran dibiarkan seolah tidak ada yang salah. Aparat penegak hukum, baik Dinas Perhubungan maupun Kepolisian, harus berani menindak sopir dan perusahaan yang melanggar ketentuan, terutama yang beroperasi di luar jam izin operasional atau membawa muatan berlebih.
Selain itu, pemerintah juga perlu membuka ruang dialog dengan masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas truk tanah. Aspirasi warga terkait keselamatan, polusi debu, dan kerusakan infrastruktur harus dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Jangan biarkan rakyat hanya menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka.
Pada akhirnya, keselamatan dan kenyamanan warga Kabupaten Tangerang adalah prioritas utama. Sudah saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakannya dengan tindakan nyata, bukan hanya janji atau retorika. Jika pemerintah terus diam dan membiarkan kondisi ini berlarut-larut, maka wajar jika masyarakat mempertanyakan apakah pemerintah masih bekerja untuk rakyat, atau justru untuk kepentingan segelintir pihak yang mencari keuntungan dari penderitaan orang banyak?
Penulis : Abdul Wahid Syawaludin
