Lintassuara.id — Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Tangerang gagal menjalankan fungsi pembinaan, Mahasiswa Lakukan Aksi Demonstrasi di gedung Bupati. (12/1/2026)
LPTQ sebagai pengembangan, dan inovasi dalam mencetak generasi Qur’ani yang berdaya saing. Aksi yang dilakukan oleh Forum Mahasiswa Intelektual (FORMI) tersebut sebagai bentuk protes atas kinerja lembaga yang seharusnya menjadi ujung tombak pembinaan MTQ.
Abdul Hamid Kordinator Aksi, menuding LPTQ tidak memiliki arah kebijakan yang jelas dan cenderung hanya bersifat seremonial setiap menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ). Akibatnya, potensi putra-putri daerah dinilai tidak pernah digarap secara serius dan berkelanjutan.
“LPTQ hari ini bukan lagi lembaga pembinaan, melainkan sekadar panitia seremonial MTQ. Tidak ada sistem kaderisasi, tidak ada inovasi, dan tidak ada keberpihakan pada potensi lokal,” Ucapnya
Lebih jauh, Ia menyoroti lemahnya tata kelola anggaran yang dinilai tidak transparan dan berpotensi menyalahi prinsip good governance. Mereka menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran publik wajib dikelola secara terbuka dan akuntabel, terlebih anggaran yang bersumber dari APBD.
“Kami menduga kuat ada persoalan serius dalam pengelolaan anggaran MTQ ke-56. Jika tidak ada yang ditutupi, seharusnya LPTQ berani membuka secara detail penggunaan anggaran kepada publik,” ujar Hamid
Kegagalan sistem pembinaan ini tidak hanya mencoreng wajah LPTQ, tetapi juga merugikan generasi Qur’ani di Kabupaten Tangerang yang kehilangan ruang pengembangan yang adil dan berkelanjutan.
“Ketika pembinaan yang dikorbankan adalah masa depan generasi Qur’ani. Ini bukan persoalan teknis, ini kegagalan struktural,” tegasnya
Atas kondisi tersebut, FORMI memberikan 6 Tuntutan agar Pemerintah Kabupaten Tangerang segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap LPTQ, termasuk membuka ruang audit publik dan merombak pola pembinaan yang dinilai usang dan elitis.
Tuntutan dalam aksi tersebut yaitu :
- Publikasi Secara Terbuka Anggaran MTQ-56 Kabupaten Tangerang. Menuntut Ketua LPTQ dan pemerintah kabupaten tangerang untuk transaparansi anggaran dana MTQ – 56 Kabupaten tangerang.
- Menuntut kepada ketua LPTQ dan pemerintah kabupaten untuk fokus binaan dalam pengembangan putra – putri daerah kabupaten tangerang.
- Menuntut Ketua LPTQ mengkaji kembali dan revitalisasi pedoman MTQ-56 Kabupaten Tangerang dalam (Pendaftaran Peserta) nomor 2 point (a, dan b ).
- Mununtut program peningkatan kapasitas putra – putri daerah secara masih dalam kemandirian daerah.
- Menuntut LPTQ untuk melakukan Audit dalam seleksi MTQ tingkat kecamatan/desa di kabupaten Tangerang.
- Usut Tuntas ketua LPTQ dalam praktik manipulasi domisili dan mobilisasi peserta lintas daeraah ( Transaksional), karena ini adalah bentuk Korupsi Akademik dan Spritual yang mencederai integritas lembaga.
Sebagai elemen kontrol sosial, FORMI memastikan akan terus mengawal dan mengkritisi kinerja LPTQ hingga lembaga tersebut benar-benar menjalankan mandatnya secara profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan umat, bukan kepentingan segelintir elit.
“Jika tuntutan ini diabaikan, kami pastikan aksi lanjutan akan terus kami lakukan. Dana publik tidak boleh dikelola tanpa pertanggungjawaban,” pungkas Hamid.
(Kar)
