Lintassuara.id – Aliansi Mahasiswa Penegak Demokrasi (AMPD) menyoroti besarnya anggaran pengadaan mebel sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Mereka mempertanyakan transparansi perencanaan pengadaan tersebut sekaligus menilai pemerintah daerah perlu lebih memprioritaskan persoalan mendasar di sektor pendidikan.
Koordinator Aksi AMPD, Gandi Sadewa, mengatakan masyarakat hingga kini belum memperoleh informasi yang memadai mengenai kebutuhan riil pengadaan meja dan kursi sekolah, jumlah barang yang akan dibeli, spesifikasi teknis, maupun dasar perhitungan anggaran yang digunakan.
“Berdasarkan data yang kami temukan dalam SiRUP Tahun Anggaran 2026, terdapat alokasi anggaran yang sangat besar untuk pengadaan mebel sekolah. Namun publik belum memperoleh penjelasan yang transparan mengenai perencanaan dan kebutuhan sebenarnya,” ujar Gandi.
Sebelum menggelar aksi, AMPD telah menggelar audiensi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk meminta data dan dokumen terkait pengadaan tersebut. Namun, menurut Gandi, dinas belum membuka seluruh informasi yang mereka minta sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.
Selain menyoroti transparansi anggaran, AMPD juga mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran pendidikan. Menurut mereka, pemerintah daerah perlu membandingkan besarnya anggaran pengadaan mebel sekolah dengan berbagai persoalan pendidikan lain yang masih menjadi pekerjaan rumah.
Mahasiswa menilai masih banyak sekolah yang memerlukan rehabilitasi gedung dan perbaikan ruang kelas. Di sisi lain, angka anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan di Kabupaten Tangerang juga masih tergolong tinggi.
Data Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang menunjukkan terdapat 21.829 anak usia sekolah, mulai dari jenjang SD hingga SMA, yang masuk kategori putus sekolah atau lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan.
Menurut Gandi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan masih menjadi tantangan serius yang harus mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah daerah.
“Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari banyaknya pengadaan barang. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mampu menekan angka putus sekolah, memperluas akses pendidikan, memperbaiki fasilitas yang rusak, dan memastikan seluruh anak mendapatkan hak pendidikan yang layak,” tegasnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dedi, menegaskan bahwa pengadaan mebel sekolah yang dipersoalkan mahasiswa belum memasuki tahap pelaksanaan.
“Belum ada pelaksanaan apa-apa, belum ada lelang-lelang, belum ada. Kan nanti melalui e-purchasing. Sampai sekarang belum ada sama sekali,” kata Dedi.
Dedi juga menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap kritik, masukan, maupun dialog dari kalangan mahasiswa dan masyarakat.
“Ini negara demokrasi. Kalau memang mahasiswa punya pemikiran atau ingin menyampaikan sesuatu, monggo saja. Kami terbuka untuk dialog. Kalau mau berdialog silakan, kami siap menerima,” ujarnya.
Ia menambahkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang siap membuka ruang diskusi untuk menjelaskan rencana pengadaan mebel sekolah yang saat ini masih berada pada tahap perencanaan dan belum memasuki proses pelaksanaan.
“Kami terbuka untuk ruang dialog guna menjelaskan terkait pengadaan mebel sekolah,” pungkasnya.
(Kar)
